PEMBUATAN SISTEM INFORMASI DATA BERBASIS GEOGRAFIS (SIMDAGIS) DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020

Mataram, CV. NUANSA GIS KONSULTAN – Keberhasilan pembangunan daerah salah satunya ditentukan oleh perencanaan yang baik. Perencanaan pembangunan ini memerlukan dukungan dari studi analisis komponen-komponen pembangunan terkait. Analisis ini akan bersifat obyektif apabila data yang diperlukan tersedia dan bersifat komprehensif. Inventarisasi data pembangunan berbasis teknologi sistem informasi merupakan suatu sarana untuk mengembangkan potensi daerah, sehingga dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan di daerah.

Seiring dengan pemahaman masyarakat tentang perencanaan pembangunan, keterbukaan informasi, dan kemajuan teknologi, maka tuntutan penyajian informasi yang terkait dengan data dan perencanaan pembangunan semakin meningkat. Dilain pihak pembuatan dan pengembangan database memerlukan penanganan dan perhatian tersendiri guna mewujudkan kualitas data dan informasi kepada masyarakat luas.

Dalam rangka proses kegiatan di atas diperlukan suatu aplikasi data yang cepat, akurat dan informatif. Oleh karenanya, CV. Nuansa GIS Konsultan berkontrak dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Sumbawa pada pekerjaan Pembuatan Sistem Informasi Data Berbasis Geografis (SIMDAGIS) dengan tujuan tersedianya suatu sistem informasi spasial yang dapat memudahkan kinerja pengendalian pemanfaatan Infrastruktur Jalan, Daerah irigasi dan meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dan dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk Pembuatan Sistem Informasi Data Berbasis Geografis.

Distribusi Wilayah Terhadap Kewenangan Infrastruktur Jalan

Dalam distribusi wilayah Kabupaten Sumbawa terhadap kewenangan infrastruktur jalan yang mengacu pada regulasi terkait Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 mengenai jalan, bahwa distribusi wilayah yang berada di Kabupaten sumbawa terhadap kewenangan jalan dalam  fungsi nya terbagi menjadi 5 jenis yaitu :

Tabel 1. Distribusi Wilayah Terhadap Kewenangan Infrastruktur Jalan

Sumber : PP No. 34 Tahun 2006

Dalam fungsi infrastruktur jalan memiliki kewenangan masing – masing dalam distribusi wilayah, hal ini disesuaikan dengan cakupan pelayanan yang dimiliki dari infrastruktur jalan yang berada di Kabupaten Sumbawa. Untuk cakupan pelayanan infrastruktur jalan yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki 5 fungsi jalan sesuai dengan tabel di atas, fungsi dari infrastruktur jalan tersebut di sesuaikan dengan distribusi pada setiap masing – masing wilayah yang di layaninnya.

Kondisi Infrastruktur Jalan Terhadap Distribusi Wilayah

Jalan merupakan prasarana mutlak untuk memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah. Jalan dibutuhkan untuk meningkatkan mobilitas penduduk maupun perdagangan barang antar wilayah. Berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi oelh CV. Nuansa GIS Konsultan untuk Panjang jalan di Kabupaten Sumbawa sampai akhir 2019 mencapai 1383,3 km. Berdasarkan klasifikasi jalan, 224,62 km merupakan jalan nasional,  304,12 km merupakan jalan Provinsi, dan 854,53 km merupakan jalan kabupaten. Dilihat dari kondisi jalan tersebut, untuk kondisi jalan berdasarkan kewenangannya untuk fungsi jalan kabupaten memiliki kondisi baik sepanjang 438,93 km, dan yang dalam kondisi rusak berat mencapai 228,32 km. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini mengenai kondisi infrastruktur jalan menurut jenis permukaan dalam kewenangan kabupaten.

Tabel 2. Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sumber : Verifikasi database Infrastruktur Jalan Tahun 2019

Diagram Perbandingan Jenis Permukaan Jalan

Grafik Perbandingan Kondisi Jalan

Berdasarkan tabel diatas untuk kondisi jalan yang berada di kewenangan kabupaten lebih mendominasi terhadap kondisi jalan baik, dengan persentase 51%, dengan jenis permukaan jalan di kabupaten Sumbawa untuk terhadap kewenangan jalan lebih kepada jenis permukaan jalan di aspal dengan persentase 56% dan untuk jalan tanah mencapai 21%.

Distribusi Wilayah Terhadap Kewenangan Daerah Irigasi

Dalam distribusi wilayah Kabupaten Sumbawa terhadap kewenangan Daerah Irigasi yang mengacu pada regulasi terkait Permen PU No. 14 Tahun 2015 Tentang Status Daerah Irigasi, bahwa distribusi wilayah yang berada di Kabupaten sumbawa terhadap kewenangan daerah irigasi terbagi menjadi 3 jenis yaitu :

1. Daerah Irigasi kewenangan Pusat;
2. Daerah Irigasi kewenangan Provinsi; dan
3. Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten.

Dalam kewenaggan tersebut memiliki jumlah daerah irigasi yang mengairi area persawahan yang berada di Kabupaten Sumbawa, dengan luas lahan yang di airi bervariasi sesuai dengan area kewenangannya. Untuk jumlah daerah irigasi yang berada di Kabupaten Sumbawa sesuai dengan kewenangannya dapat dilihat pada tebel di bawah ini.

Tabel 3. Jumlah Daerah Irigasi Berdasarkan Kewenangan

Sumber : Verifikasi Data Tahun 2020 Dalam Acuan Permen PU  No. 14 Tahun 2015

Berdasrkan tabel di atas, jumlah daerah irigasi yang mengairi area persawahan yang berada di Kabupaten Sumbawa mencapai 77 daerah irigasi dengan tersebar sesuai dengan kewenangannya dengan area yang di airi bervariasi.

Pemanfaatan Irigasi Terhadap Lahan Pertanian

Setiap hasil panen dihasilkan seorang petani yang berada di daerah irigasi  kewenangan Kabupaten Sumbawa rata-rata mencapai 85% 3 kali panen dalam 2-3 tanam pertahaun , dengan pola tanam yang dominan di hasilkan yaitu yaitu padi, Ubi kayu dan jalar, kedelai,  Cabai, dan jagung, Hasil panen tersebut sudah maksimal jika didukung oleh saluran irigasi yang baik, dari hasil panen tidak mencapai 100%, karena pengaruh cuaca yang tidak menentu ataupun pengaruh bibit yang kurang baik. Namun jika saluran irigasi tidak berfungsi, panen yang dihasilkan hanya sekitar 40 – 50 %.  Dengan pemanfaatan irigasi terhadap lahan pertanian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Luas Lahan Menurut Jenis Irigasi di Kabupaten Sumbawa

Sumber : Kabupaten Sumbawa Dalam Angka 2019

Berdasarkan tabel di atas, jumlah irigasi yang memiliki luas lahan dengan 1 – 3 kali tanam dalam setahun.

Dalam hasil verifikasi CV. Nuansa GIS Konsultan mengenai pemanfaatan saluran irigasi terhadap lahan pertanian di tinjau dari fungsinya yaitu pada lahan  fungsional, lahan potensil serta lahan baku. Luasan baku yang dimiliki pada daerah irigasi  kewenangan yang berada di Kabupaten Sumbawa yaitu mencapai 24897.49 Ha. Jumlah lahan  tersebut berdasarkan pada total luasan lahan pertanian dan bukan lahan pertanian.  Untuk lebih jelasnya terkait luasan daerah irigasi berdasarkan pemanfaatan lahan di kawasan deleniasi Daerah Irigasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Luas Lahan Daerah Irigasi Berdasarkan Jenis Lahan di airi

Sumber : Verifikasi Data Tahun 2020 Dalam Acuan Permen PU  No. 14 Tahun 2015

Hasil Pembuatan Aplikasi Web Gis

Berdasarkan hasil survei lokasi yang telah dilakukan dengan melihat Citra satellite lokasi, di temukan bahwa hasil data – data lapangan ter Ortho dan valid dengan Pengolahan Citra Digital Jenis WorldView Resolusi 0,5 m. Sehingga ditemukan hasil data yang telah di invetarisasi pada Database Infrastruktur Jalan dan Daerah Irigasi yang berada di Kabupten Sumbawa. Setelah melakukan tahap inventarisasi Database yang berada di Kabupaten Sumbawa, kemudian dilakukannya tahap pembuatan database yang kemudian digunakan untuk pengimputan sebagai Aplikasi Web Gis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar mengenai alur pembuatan aplikasi Web Gis dan hasil peta Aplikasi Web Gis.

Gambar  Alur pengerjaan kegiatan Verifikasi Data menjadi web GIS

Gambar  Sistem Informasi berbasis web GIS mengenai Infrastruktur Jalan

Gambar  Sistem Informasi berbasis web GIS mengenai Daerah Irigasi

Secara garis besar  Pembuatan Sistem Informasi Data Berbasis Geografis (SIMDAGIS) masih perlu ditingkatkan dalam penerapan sistem informasi publik, sehingga dalam sistem informasi spasial yang dapat memudahkan kinerja pengendalian pemanfaatan Infrastruktur Jalan, Daerah irigasi dan meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dan dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk Pembuatan Sistem Informasi Data Berbasis Geografis. Sehinga untuk Kota/Kabupaten yang ingin melakukan kegiatan serupa serta untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan Pembuatan Sistem Informasi Data Berbasis Geografis (SIMDAGIS) dapat menghubungi kami yang tertera pada kontak di website ini.